UMAR SOLEMAN Harus Bertanggung Jawab : Dugaan Mafia BBM Subsidi di Halmahera Selatan, Penyaluran Minyak Tanah Disebut Libatkan Oknum Sopir dan Agen Tak Berizin.
Halmahera Selatan, MelanSIR.Id – Dugaan praktik penyaluran ilegal BBM subsidi jenis minyak tanah kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Sejumlah warga dan pelaku usaha eceran menilai distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut sarat permainan mafia migas yang diduga melibatkan oknum sopir, agen tak berizin hingga pihak pengelola pangkalan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, minyak tanah subsidi diduga disalurkan secara terang-terangan kepada agen yang tidak memiliki izin resmi. Praktik tersebut disebut berlangsung cukup lama dan dianggap merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi pemerintah.
Sorotan tajam diarahkan kepada pihak ketiga dalam distribusi BBM, yakni PT Babang Raya. Perusahaan tersebut dituding melakukan pembiaran terhadap aktivitas distribusi ilegal yang diduga terorganisir. Bahkan, salah satu peserta aksi dari Halmahera Selatan meminta persoalan ini dibawa langsung ke Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap pola distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
“Ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ada dugaan permainan terstruktur dalam penjualan minyak tanah subsidi. Pemilik perusahaan harus diperiksa dan distribusi BBM wajib diaudit,” ujar salah satu peserta aksi kepada wartawan.
Nama Umar Soleman turut disebut sebagai pihak yang harus dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi tersebut. Warga menilai penegak hukum tidak boleh menutup mata terhadap praktik yang dinilai merugikan negara dan masyarakat kecil.
Selain itu, seorang koordinator pangkalan berinisial ISMIT juga ikut disorot. Sejumlah sumber menyebut dirinya diduga mengetahui alur distribusi minyak tanah subsidi yang dinilai tidak sesuai prosedur. Tuduhan itu muncul setelah beredar keluhan warga terkait maraknya pengisian minyak tanah kepada pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas sebagai agen resmi.
“Orang-orang seperti ini harus ditindak tegas. Jangan sampai praktik mafia BBM terus dibiarkan hidup di Halmahera Selatan,” kata seorang pengusaha minyak tanah eceran.
Tak hanya dugaan penyimpangan distribusi, publik juga menyoroti pernyataan salah satu oknum koordinator pangkalan yang disebut pernah mengatakan bahwa “media gampang diatur”. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras karena dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi kontrol sosial pers dalam mengawasi distribusi energi subsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Babang Raya maupun Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terkait dugaan tersebut. Warga mendesak aparat penegak hukum, BPH Migas, serta Pertamina segera turun melakukan investigasi lapangan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak menjadi bancakan mafia migas.
“Kalau negara serius memberantas mafia BBM, maka semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tutup sumber tersebut. Redaksi Halsel
